Pesantren Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat di Era New Normal

Pesantren Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Era New Normal

Akhir Agustus lalu, Menteri Keungan RI Sri Mulyani mengatakan bahwa ancaman resesi semakin nyata.  Ia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2020 akan berada di rentang minus 2% hingga 0% dan sepanjang tahun 2020 ini, berada di kisaran minus 1,1% hingga positif 0,2%. Ancaman resesi ini diakibatkan melemahnya perekonomian Indonesia dan global seturut dengan merebaknya wabah COVID-19 (Detik.com, 2020). Melihat kondisi ini pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk memulihkan kondisi ekonomi seperti pemberian stimulus kepada para pelaku UMKM, insentif bagi tenaga kerja, dan anjuran untuk membeli dan memproduksi produk lokal. Sebelumnya, untuk tetap menjaga produktivitas masyarakat, pemerintah telah menerapkan sebuah tatanan baru yang disebut new normal. Tatanan itu adalah kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. New normal sendiri merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi  (Tirto.id, 2020).

Berbicara pemulihan ekonomi di era new normal, keberadaan pesantren layak untuk diperhitungkan. Pesantren sebagai sebuah institusi, memiliki potensi yang baik untuk dijadikan sebagai basis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai institusi budaya yang lahir dari prakarsa dan iniastif masyarakat, pesantren memiliki corak yang khas. Kekhasan itu terletak pada peran sentral kyai dan kedekatannya dengan masyarakat (Suwito, 2008). Kyai menjadi orientasi model para santi dan masyarakat. Interkasi kyai dengan para santri membentuk identitas prilaku koloktif intrenal psesantren yag kemudian menjadi role model bagi masyarakat. Oleh sebab itu pesantren bisa dikatakan sebagai agen perubahan sosial.

Sementara itu, di satu sisi pesantren sering dianggap sebagai kalangan terpinggirkan yang lekat dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Kebanyakan pesantren masih memposisikan dirinya hanya sebagai institusi pendidikan keagamaan (Lugina, 2018). Tidak sedikit pesantren yang masih apatis terhadap kemajuan ekonomi karena menganggapnya hanya suatu yang bersifat duniawi. Ironisnya banyak dari pesantren –terutama di pedesaan- yang menggantungkan ekonominya hanya kepada iuran santri, sedekah masyarakat, dan sumbangan dari pihak-pihak tertentu. Tidak jarang sumbangan tersebut berasal dari pejabat atau partai politik tertentu. Kondisi ini menyebabkan pesantren rawan dimobilisasi atau dipolitisasi untuk kepentingan politik elektoral.

Cara pandang beberapa kalangan pesantren bahwa bekerja atau mencari harta adalah urusan duniawi menyebabkan para santri hanya dibekali ilmu agama saja. Mereka tidak dibekali keterampilan yang memadai untuk menghadapi kehidupan pasca-pesantren. Banyak santri yang telah lulus dari pesantren dan kembali ke masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang mapan. Mereka akhirnya bekerja serabutan atau menjadi guru agama yang secara tidak langsung bergantung pada sedekah masyarakat.

Selain itu, bertumpunya ekonomi pesantren pada keberadaan santri membuat Pandemi COVID-19 benar-benar berdampak pada prekonomian pesantren dan lingkungan sekitarnya (Kahfi, 2020). Banyak keluarga kyai yang memanfaatkan keberadaan santri untuk meraih keuntungan ekonomi dengan cara berjualan. Ketika wabah merebak dan santri diliburkan, tidak ada lagi yang membeli dagangan mereka. Akibat melemahnya kondisi ekonomi orang tua santri juga berdampak terhadap pemasukan pesantren melalui iuran bulanan.

Melihat kondisi seperti di atas, pengoptimalan pesantren sebagai basis pembedryaan ekonomi masyarakat sangat penting. Setidaknya ada dua alasan mengapa pesantren bisa dijadikan basis pemberdayaan ekonomi masyarakat di era new normal. Pertama, secara sosiologis, pesantren memiliki keunggulan dan kedekatan strategis untuk memberdayakan masyarakat. Ikatan keagamaan serta kharisma kyai dalam sebuah masyarakat merupakan faktor signifikan yang bisa menempatkan pesantren sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi.

Kedua, pesantren memiliki sumber daya yang melimpah baik aset maupun sumber daya manusia. Dalam hal ketersediaan aset, pesantren biasanya memiliki lahan yang luas dan aset-aset lainnya baik berupa milik kyai atau berupa harta wakaf. Pesantren sendiri memiliki sumberdaya mansuia yang cukup banyak yaitu santri, tinggal bagaimana pesantren mengelolanya.

Ketiga, Agama memiliki faktor yang kuat untuk menggerakan dalam kehidupan ekonomi. Hal ini sudah dibuktikan oleh para ahli seperti Kenneth Boulding dan Max Weber (Nadzir, 2015). Menurut Boulding, pengaruh agama protestan mempunyai dampak terhadap kehidupan ekonomi dan sejarah. Agama turut mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai jenis komoditi yang diproduksi, terbentuknya kelembagaan ekonomi dan tentu juga praktek-praktek atau perilaku ekonomi. Hal ini diperkuat oleh temuan Weber, bahwa hahwa agama, dalam hal ini etik protestanisme, turut memberi saham terhadap perkembangan kapitalisme dan revolusi industri. Islam sendiri memasukan aktivitas ekonomi ke dalam muammalah (urusan duniawi/ hubungan antar manusia). Islam sebenarnya menekankan pada keseimbangan orientasi ukhrawi (urusan akhirat) dan urusan duniawi. Harta adalah bekal beribadah menuju kehidupan yang kekal di akhirat (Nadzir, 2015). Syiar agama-pun membutuhkan harta. Itulah sebabnya ada ungkapan yang berbunyi “beramallah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati besok, bekerjalah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya”. Bahkan ada hadist yang berbunyi “Kada al faqru an yakuuna kufron”, kefakiran atau kemiskinan mendekatkan pada kekufuran (Suwito, 2008). Islam sendiri sudah mengatur segala seuatu yang berkaitan dengan ekonomi dalam fiqh muammalah. Dari sinilah kemudian muncul istilah ekonomi syariah. Yaitu sistem ekonomi yang berdasar pada hukum Islam. Sebagai lembaga keagamaan, pesantren sudah sepantasnya terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah.

Untuk mengoptimalkan potensi pesantren sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat, setidaknya ada dua sektor yang bisa dikembangkan. Pertama, usaha di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Sebagaimana disinggung di atas, kebanyakan pesentren memiliki aset lahan yang luas yang bisa berupa harta wakaf atau aset milik kyai itu sendiri. Lahan-lahan itu bisa dikembangkan menjadi pertanian, peternakan, atau perikanan. Untuk menjalankan usaha ini pesantren bisa memberdayakan santri dan masyarakat sekitar. Dengan adanya usaha-usaha tersebut, kebutuhan konsumsi pangan di lingkungan pesantren dan sekitarnya akan tercukupi. Selain itu, usaha-usaha ini bisa membantu ekonomi santri dan masyarakat. Sebab santri yang bekerja pasti akan mendapat bayaran, dan masyarakat bisa menjadi mitra sebagai agen penjualan hasil produksinya sehingga ada penghasilan tambahan bagi masyarakat. Program seperti sudah berjalan di Jawa Barat yang dukung oleh pemerintah provinsi dengan nama OPOP (one pesantren one product).Sehingga pesantren-pesantren memiliki produk-produk unggulan sesuai dengan karakteristik dan kekhasan daerah setempat.

Kedua, sebagai lembaga keagamaan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, pesantren sangat ideal untuk mengembangkan ekonomi syariah. Salah satu yang bisa dikembangkan di pesantren  adalah koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Fungsi BMT sebagi tamwil yang berperan sebagai penghimpun dan pengelola dana bisa menghimpun dana dari santri, ustaz, kyai, dan masyarakat serta bisa memberikan produk pembiayaan berupa pinjaman kepada mereka dengan skema sesuai prinsip syariah. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat yang sulit mengakses perbankan terhadap rentenir atau bank keliling yang biasanya alaih-laih menolong malah memberatkan masyarakat dengan memasang suku bunga yang sanat tinggi. Selain itu fungsi BMT sebagi baitul mal bisa menghimpun dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang bisa dikelola dan disalurkan ke pihak-pihak yang berhak. Dengan demikian perputaran uang di lingkungan pesantren dan sekitarnya akan semakin baik dan prekonomian akan semakin meningkat.

Dengan optimalisasi pemberdayaan ekonomi measyarakat berbasis pesantren di tengah pandemi COVID 19 dan new normal, ekonomi pesantren dan masyarakat sekitarnya akan tetap kuat. Hal ini akan semakin menguatkan peran pesantren sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia dalam proses pembangunan bangsa. Lebih dari itu, hal ini sesuai tujuan Sustanable Development Goals (SDGs) 2030 yang diantaranya “mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun dan dimanapun” serta “mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian yang berkelanjutan”. Pemberdayaan ekonomi pesantren memang merupakan upaya pembangunan yang berkelanjutan, sebab pesantren akan selamanya ada dan hadir di tengah masyarakat. Pesantren sebagai institusi budaya memiliki legitimasi yang kuatdalam mendorong perubahan sosial, yaitu legitimasi keagamaan. Dengan legitimasi tersebut pesantren sangat potensial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di segala bidang, yang salah satunya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Anggraeni, Rina. (2020). Ancaman Resesi Makin Nyata, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Kita Sangat Rapuh. Sindonews.com. 15 September 2020.

Kahfi, Shofiyullahul & Ria Kasanova. (2020). Manajemen Pondok Pesantren di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kedungadem Bojonegoro). Jurnal “Pendekar” Vol 3 No. 1 April 2020.

Lugina, Ugin. (2018). Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren di Jawa Barat. Jurnal Risalah Vol. 4, No. 1, March 2018.

Nadzir, Mohammad. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren. Jurnal “Economica” Vol. VI Edisi 1 Mei 2015.

Putsanra, Dipna Videlia. (2020). Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19. Tirto.id. 15 September 2020.

Suwito, NS. (2017). Model Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren. Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan Vol. 6 No. 3 Juli-September 2008.

Syakur, A. (2009). Optimalisasi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah. IQTISHODUNA, 4(3).

(Juara Harapan 1 Lomba Esai Nasional Jurnal Paradigma UGM 2020)

Penulis:

Gun Gun Gunawan, Mahasiswa Magister Center for Religious & Cross-cultural Studies Sekolah Pascasarjana UGM

Fisikawan Modern, Ilmuwan Yang Mengkaji Alam Gaib

Fisikawan Modern, Ilmuwan Yang Mengkaji Alam Gaib

Kalau boleh kita berpikir spekulatif, maka bisa dikatakan ilmuwan Fisika telah mengkaji alam gaib melalui alam kuantum. Walaupun ini belum sepenuhnya benar tetapi setidaknya sifat – sifatnya mendekati. Dimulai dari fisika klasik yang tidak bisa menjelaskan fenomena – fenomena fisika baru yang muncul di ranah mikroskopis. Lahirlah teori fisika kuantum.

Kelahiran teori fisika kuantum berawal dari kuliah Umum Max Plank berjudul ‘Zur Theorie Des Gesetzes Der Energieverteilung Im Normalspektrum’ (Teori Hukum Distribusi Energi Dalam Spektrum Normal) dihadapan ilmuwan – ilmuwan jerman. Tepatnya, tanggal 14 desember 1900. Kuliah ini membuka cakrawala awal ilmuwan fisika tentang alam kuantum. Ditambah lagi penemuan efek fotolistrik pada 1905 oleh Einstein. Selanjutnya dikembangkan oleh De Broglie, Heisenberg, Schrodinger, Dirac, Born, dan lain – lain.

Secara Umum, ditemukan tiga fenomena menarik yg tidak ada di alam nyata, eksis di alam kuantum. Pertama, partikel bisa menerobos tembok tanpa merusak temboknya. Kedua, partikel yang sama bisa berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Ketiga, tidak ada nilai yang pasti, yang ada hanyalah nilai harap atau harapan.

Di alam gaib atau selain alam dunia. Jin dan malaikat bisa menerobos  tembok/dinding tanpa merusak temboknya. Seperti pada kisah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di gua hira melalui malaikat jibril. Padahal gua hira’ itu kecil, sekitar 1×2 meter, tetapi malaikat jibril bisa menerobos ke dalam tanpa merusak dinding gua. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW di gua hira dalam wujud manusia. Itu artinya malaikat pada saat itu berada di alam yang sifatnya mirip dengan alam kuantum.

Kedua, pada saat Rasululloh SAW isra’ dan mi’raj sampai menuju Sidratul muntaha di langit ketujuh. Rasulullah SAW diperlihatkan surga dan neraka. Khususnya di neraka, beliau diperlihatkan manusia – manusia yang disiksa. Padahal, dunia belum kiamat, manusia – manusianya masih dibumi, entah itu masih hidup atau sudah didalam kubur. Hal ini mengindikasikan alam akherat/gaib itu dapat membuat manusia berada dalam dua tempat pada satu waktu. Sifat ini kembali mirip dengan sifat alam kuantum yang ditemukan oleh para fisikawan.

Ketiga tentang nilai harap, ketika kita memanjatkan do’a itu artinya kita sedang berharap kepada yang gaib. Tidak ada kepastian dikabulkan atau tidak, yang ada hanyalah harapan atau nilai harap. Para ulama membuat kiat – kiat bagaimana nilai harap ini semakin besar sehingga berpeluang besar untuk dikabulkan. Dalam hal ini juga, para ilmuwan Fisika melakukan eksperimen dan perhitungan untuk menemukan nilai harap yang paling besar peluangnya di alam kuantum. Di alam gaib maupun alam kuantum tidak ada yang pasti, yang ada hanyalah nilai harap atau harapan. Nilai ini sepeti kita bermain dadu, tidak ada kepastian mengenai angka berapa yang akan keluar pada setiap pelemparan dadu. Kita baru mengetahuinya setelah dadu tersebut dilempar dan menunjukkan angka.

Dalam Al-Qur’an surat Al-Isra ayat 85 difirmankan,Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.”’

Para ilmuwan Fisika modern juga masih sangat sedikit memahami fenomena kuantum. Yang ada hanyalah coba – coba. Ketika seorang fisikawan masyhur, Richard Feymann (1918-1988), ditanya ‘darimana schrodinger mendapatkan solusi dari persamaan Schrodinger?’. Feymann menjawab dengan setengah bercanda, “hanya schodinger yg mengetahui darimana solusi itu berasal,”. Komentar ini terucap karena memang tidak ada cara sistematis untuk mencari solusi persamaan schrodinger kecuali dengan jalan coba – coba sambil berharap akan berhasil. Dan ternyata berhasil . Harapan schrodinger terkabul. Feymann juga mengatakan,” I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics (Aku pikir aku bisa sepenuhnya mengatakan tidak ada yang mengerti benar – benar mekanika kuantum).

Ilmuwan – ilmuwan terkemuka abad ke-20 seperti Albert Einstein dan Neils Bohr sampai berdebat hebat tentang alam kuantum.

Einstein meledek Bohr dengan mengatakan, “God does not play a dice with the Universe (tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta).”

Bohr menjawab, “Stop telling God what to do (berhenti memberi tahu Tuhan apa yang harus dilakukan.”

Uniknya, kedua ilmuwan tersebut tidak percaya Tuhan. Tetapi ketika sedang dilanda kebingungan tanpa kepastian, mereka akhirnya membawa – bawa nama Tuhan.

Memang, ditemukannya partikel Higg Boson merupakan kemajuan besar fisika kuantum. Tetapi pengetahuan ini masih sangat sedikit dibandikan misteri yang masih tersimpan. Partikel ini sampai dinamakan partikel sial (God Damn) oleh ilmuwan barat karena penemuannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Penamaan partikel ini di plesetkan oleh media di Indonesia dengan menyebutnya sebagai partikel tuhan. Konversi dari Partikel God Damn ke Bahasa Indonesia. Kata Damn dihilangkan, yang tersisa hanya God. Jadilah bernama partikel tuhan, sangat jauh dari konteks aslinya. Mungkin agar lebih menarik minat pembaca. Partikel Higg Boson adalah jawaban dari pertanyaan para saintist abad ke-20 tentang dari mana massa seluruh benda dan makhluk hidup berasal.

Untuk memudahkan para fisikawan memahami alam kuantum, mereka menciptakan ruang Hilbert. Ruang Hilbert ini adalah ruang abstrak (tidak nyata) yang mewakili setiap ruang di alam kuantum. Ruang Hilbert adalah pengembangan dari ruang Euclidan peninggalan Yunani kuno. Sebenarnya Ilmuwan muslim telah lebih dulu mengembangkan teori ruang ini. Al-Khawarismi, ilmuwan muslim abad ke-9 dari Uzbekistan, lebih dulu mengembangkan teori ruang dengan mempelajari buku The Elements karya Euclid. Ibnu Haitham, yang dikenal di Barat dengan nama Al-Hazen, memperkenalkan konsep gerakan dan transformasi ruang yang melahirkan teori ruang non-Eucliden. Namun, sejak pembakaran perpustakaan terbesar di Bagdad oleh Bangsa Mongol pada masa dinasti Abbasiyah tahun 1258 M, banyak naskah – naskah asli hasil karya ilmuwan muslim yang hilang dan terbakar.

Referensi :

Al-Azizi, Abdul Syakur. 2018. Untold Islamic History. Yogyakarta : Laksana.

Rosyid,M.F. 2019. Mekanika Kuantum. Yogyakarta :Universitas Gajah Mada Press.

Van der Warden, B.L. 1967. Sources of Quantum Mechanics. New York : Dover Publications Inc.

Penulis :

Lalu Dalilul Falihin (Mahasiswa Magister Fisika UGM)

Bagaimana Sebaiknya Kita Memandang Hutan?

Bagaimana Sebaiknya Kita Memandang Hutan?

Pada tanggal 12 November 2020, publik cukup dikagetkan dengan hasil investigasi kolaborasi inovatif antara Greenpeace International degan Forensic Architecture. Mereka melaporkan bahwa Korindo, sebuah perusahaan Indonesia-Korea, telah merusak sekitar 57.000 hektar hutan di Papua yang hampir setara dengan luas kota Seoul di Korea Selatan. Menggunakan citra satelit NASA, mereka juga menemukan fakta bahwa Korindo secara sengaja terbukti melakukan deforestasi menggunakan api, atau dengan kata lain membakarnya. Menariknya, ekspansi kebun sawit di bawah naungan Korindo tersebut merenggut hutan adat dari 10 marga di Boven Digoel, Papua (greenpeace.org).

Agama, Adat, dan Hutan

Lalu, apa hubungannya perusakan hutan dengan agama dan adat? Peristiwa di atas menunjukan bahwa ada pelepasan hubungan antara manusia dengan yang non-manusia—human-non-human relation, tentu saja dalam konteks ini adalah hubungan manusia dengan hutan. Seakan, kerusakan apapun yang terjadi dengan hutan tidak akan berimplikasi terhadap eksistensi manusia.

Hutan telah dipersepsikan sebagai entitas yang terpisah dengan manusia. Padahal menurut Michel Picard, masyarakat tradisional Indonesia sejatinya tidak mengenal pemisahan antara human dan non-human (2011, h. 6). Bahkan ia memaparkan bahwa istilah agama secara semiotika salah satu maknanya adalah adat (tradition) (2011, h. 3). Politik agama di Indonesialah yang kemudian memisahkan istilah adat dari agama sampai hari ini. Proses tersebut tidak bisa dilepaskan dari paradigma agama-agama dunia yang mempengaruhi konstruksi agama secara politik di Indonesia.

Secara umum, paradigma agama-agama dunia yang terpengaruh oleh teologi Kristiani dan modernisasi Barat memang tidak bersahabat dengan adat atau agama-agama lokal yang sering dipandang terbelakang, animis, atau pagan. Selain itu, pemahaman Islam tentang apa itu agama juga mempengaruhi proses pembentukan definisi agama di Indonesia, yang pada akhirnya meminggirkan kelompok masyarakat adat.

Melihat Kembali Paradigma Agama-Agama Dunia

Seirama dengan tesis Picard, Samsul Maarif dalam Ammatoan Indigenous Religion and Forest Conservation (2015) menyebut bahwa hutan, tanah, tumbuhan, hewan, dan lainnya adalah bagian dari kosmik yang tidak saja  hidup bersama dengan manusia tapi juga berbagi kehidupan di dalamnya. Ia memandang bahwa hubungan manusia dan non-manusia yang setara sebagai hubungan intersubjektif (intersubjective relationships).

Berangkat dari sana, maka dapat dirangkum bahwa hubungan manusia dan hutan pun adalah setara. Ini berbeda dengan kosmologi dalam paradigma agama-agama dunia yang memandang bahwa hutan, tanah, batu, hewan, sungai, dan lainnya sebagai hubungan subjek-objek—yang artinya manusia sebagai subjek secara dominan dapat memelihara atau mengeksploitasinya.

Oleh karena itu, deforestasi yang terjadi di Papua adalah bagian dari pengaruh paradigma agama-agama dunia yang memandang bahwa manusia berkuasa penuh atas non-human beings (objek). Ini berbeda dengan paradigma agama-agama leluhur yang diamini juga oleh masyarakat adat yang mana memandang bahwa hubungan manusia dengan non-human beings adalah hubungan objek-objek—tidak hirarkis sebagaimana dalam paradigma agama-agama dunia.

Lebih dari itu Maarif menyatakan bahwa dalam pandangan masyarakat adat konservasi hutan adalah aktifitas relijius (2015, h 145). Oleh karena itu, perusakan hutan di Papua dapat disebut sebagai “penistaan agama” karena bagi masyarakat adat hutan tidak sekedar benda mati yang dapat dieksploitasi sakarepmu dewe tapi juga mempunyai hubungan ethical, reciprocal, dan responsible dengan manusia.

Dalam video yang dirilis oleh BBC News Indonesia misalnya, seorang marga pemilik ulayat mengatakan, “saya menangis, saya bertanya di mana roh leluhur saya tinggal kalau hutan kami sudah dibongkar habis?” Ini menegaskan bahwa hutan adalah bagian integral dari relijiusitas sehingga aktifitas-aktifitas seperti menjaga hutan tergolong aktifitas relijius.

(Tulisan ini terbit juga di www.timesindonesia.co.id)

Penulis:

Asep Sandi Ruswanda

Mahasiswa Pascasarjana – The Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, Yogyakarta

Facebook dan Transaksi Informasi Bernilai Tukar

Facebook dan Transaksi Informasi Bernilai Tukar

Siapakah belahan belahan jiwamu? Seberapa cerdaskah kamu? Siapa selebriti yang sesuai dengan karaktermu? Akan jadi apa kamu beberapa tahun mendatang? Apa status Facebook kamu 10 tahun lagi? Bagi pengguna setia Facebook, tentu pertanyaan-pertanyaan ini tidak lagi asing karena sering muncul di linimasa ketika “berselancar”. Harus diakui beberapa situs pihak ketiga seperti Vonvon.me, Testony.com, NameTests.com, Pengintip.us, Test-IQ.com, dan CheckMyPersonality.com membuat kuis yang dirancang agar memberikan interaksi, lucu serta menarik perhatian. Para pengguna yang sedang bosan, menunggu seseorang atau terjebak macet di jalan tentu secara spontan akan mengklik tautan kuis tersebut. Lalu, tanpa pikir panjang akan langsung menyetujui dan mengklik apapun yang diminta penyedia kuis dan hasil kuisnya pun akan dengan senang hati para pengguna pamerkan di beranda pribadi Facebook. Menyenangkan memang, apalagi dapat diakses secara gratis. Namun, mengutip pemikiran Andrew Lewis, seorang pengembang software, yang mengatakan “Jika kamu mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, kamu bukanlah konsumen, melainkan produk yang sedang dijual.” Artinya, dibalik klik “iya” dan “setuju” ada perputaran uang disana. Uang atas apa? Atas informasi dan data pengguna (Tirto.id, 2016). Dalam kaca mata ekonomi politik, bagi Fusch (2012) akumulasi modal di Facebook didasarkan pada komodifikasi dan data pengguna. Pengguna dalam konteks ekonomi politik merupakan komoditas prosumer yang dieksploitasi oleh situs jejaring sosial ini.

Berdasarkan laporan Detik.com (2018), pada Januari 2018, jumlah pengguna aktif bulanan di Facebook mencapai 2 miliar per bulan. Total sekitar 300 juta foto di-upload di Facebook setiap harinya. Sementara setiap menit, 510 ribu komentar diposting dan 293 ribu status di-update. Bisa dibilang, jika Facebook adalah negara maka penduduknya terbesar di dunia. Berangkat dari kesuksesan Facebook, Fusch (2012) menilai, perlu adanya pemikiran kritis terhadap praktik ekonomi politik khususnya yang berhubungan dengan privasi pengguna dan bagaimana pengguna dieksploitasi untuk dijual ke pengiklan.

Sebelum membahas lebih jauh bagaimana praktik eksploitasi yang dilakukan Facebook terhadap penggunanya, dibutuhkan pemahan terlebih dahulu terkait privasi informasi secara umum. Menurut Fusch (2012: 140-141), privasi informasi berkaitan erat dengan pertanyaan moral seperti bagaimana informasi tentang manusia harus diproses? Siapa yang harus memiliki akses ke data? Bagaimana akses ini akan diatur? Bagaimana bentuk perlindungannya? Privasi informasi menurut Fusch memiliki dilema tersendiri, disatu sisi dapat melindungi masyarakat namun disisi lain tradisi anonimitas membuat kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin kelihatan sebagai akibat dari perlindungan informasi. Asumsi ini didasarkan pada penelitian Fusch terhadap negara-negara seperti Swiss, Liechtenstein, Monako, atau Austria yang memiliki tradisi anonimitas relatif tinggi terutama yang berkaitan dengan rekening bank dan transaksi keuangan. Anonimitas yang didukung oleh UU Perbankan Federal justru mendukung penggelapan pajak, pencucian uang serta menyembunyikan kesenjangan kekayaan. Anonimitas membuat kesenjangan penghasilan dan kekayaan antara yang kaya dan miskin menjadi tidak terlihat dan peraturan UU membantu melegitimasi serta menjunjung tinggi kesenjangan ini. Bagi Fusch, privasi finansial merupakan mekanisme ideologis yang membantu mereproduksi dan memperdalam ketidaksetaraan.

Lantas bagaimana konsep privasi di Facebook? Apakah menimbulkan kegamangan seperti yang diungkapkan Fusch? Fusch dalam melihat praktik ekonomi politik Facebook, tidak terlepas dari gagasan prosumer yang diperkenalkan Alvin Toffler (1980). Prosumer yang membuat batasan produsen dan konsumen menjadi kabur dimanfaatkan Facebook untuk mengurangi biaya investasi dan biaya tenaga kerja dengan memanfaatkan penggunanya sebagai tenaga kerja gratis bahkan mengekspolitasi pengguna untuk menghasilkan keuntungan dengan bantuan data yang diberikan pengguna secara cuma-cuma.

 Dalam kasus kuis Facebook, pengguna tidak menyadari dibalik lucu dan menariknya berbagai aplikasi yang ditawarkan, mereka membayar itu semua dengan data profil dan jejak digital lain yang ditinggalkan di internet. Eksploitasi ini dapat dilihat dari salah satu penyedia layanan kuis yakni Vonvon.me. Berdasarkan laman privacy policy yang diamati penulis, terdapat poin yang menyatakan “Kami tidak mengungkapkan data apa pun yang terkait dengan pengguna kepada pihak ketiga mana pun.” Namun pada poin-poin selanjutnya dikatakan Vonvon.me dapat menggunakan data pengguna yang berkenaan dengan pihak ketiga dengan sejumlah ketentuan, salah satunya demi kepentingan bisnis situs ini yang menyatakan “Jika kami menjual atau bernegosiasi untuk menjual bisnis kami kepada pembeli atau calon pembeli, kami mungkin membagikan data pribadi Anda. Dalam situasi seperti itu kami akan secara khusus memastikan kerahasiaan data pribadi Anda dan memberi Anda pemberitahuan sebelum mengungkapkan data pribadi Anda, jika itu mungkin dan diperlukan.” “Pemberitahuan” kepada pengguna ini pun akan dilakukan jika ada ketentuan hukum yang berlaku. Jika negara pengguna yang tidak memberlakukan ketentuan hukum ini maka pihak Vonvon.me akan dengan bebas menjual data pengguna tanpa sepengetahuan pengguna serta tidak adanya konsekuensi materil yang didapat pengguna.

Eksploitasi yang dilakukan Facebook dan pihak ketiga seperti Vonvon.me oleh Fusch (2012: 143-144) dalam konteks ekonomi politik, dilihat sebagai akibat dari modal yang telah dikeluarkan oleh industri media siber dengan menyediakan medium dalam pelibatan khalayak. Fusch menjelaskan secara rinci siklus perusahaan media sosial ini yakni, Facebook berinvestasi uang untuk membeli modal berupa teknologi dan tenaga kerja. Modal teknologi diantaranya ruang server, komputer, dan infrastruktur organisasi. Sementara modal tenaga kerja adalah karyawan Facebook. Hasil dari proses produksi bukanlah komoditas yang dijual langsung, melainkan layanan media sosial (platform Facebook) yang tersedia secara gratis bagi pengguna. Selain platform, produk utama dari media sosial ini adala data pengguna yang meliputi data pribadi hingga data terkait transaksi perilaku browsing dan komunikasi di Facebook. Pengguna semakin didominasi Facebook tatkala situs buatan Mark Zuckerberg ini menjual komoditas data pengguna ke pengiklan dengan harga yang jauh lebih besar dibandingkan modal yang telah dikeluarkan atau bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok dominan tertentu.

Lanjut Fusch, peran pengguna sebagai prosumers dimodifikasi ganda oleh Facebook. Pertama, pengguna merupakan “produk” yang dijual Facebook kepada pengiklan atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan situs ini. Kedua, ketika pengguna sedang melakukan kegiatan daringnya, disaat bersamaan mereka terpapar oleh iklan yang ditampilkan dilaman Facebook sehingga sebagian besar waktu online pengguna “dipaksa” untuk mengkonsumsi iklan. Komodifikasi ini tidak terlepas dari kaburnya ranah privat dan publik di era digital yang kemudian dimanfaatkan pemodal dalam industri media siber. Di Facebook, perusahaan mengumpulkan semua data pribadi dan perilaku pengguna serta mengkomodifikasi keduanya, sambil menyembunyikan proses ini dari pengguna. Jadi, bentuk utama privasi yang dijaga Facebook adalah memburamkan penggunaan data pengguna demi kepentingan perusahaan.

Usaha mengimbangi dominannya pengaruh Facebook menurut Manyozo (dalam Nurhaqiqi, 2017: 358-359)[1] dibutuhkan tiga pendekatan khusus yakni kekuasaan (power), partisipasi (participation), dan regulasi (policy). Jika kekuasaan dan partisipasi tidak dapat menandingi Facebook maka pendekatan regulasi memiliki peran sentral dalam mengimbangi gerak cepat media siber ini. Namun, dalam konteks Indonesia, Undang-Undang yang ada belum sepenuhnya melindungi kepentingan publik.

Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 tahun 2008 misalnya, belum memberikan batasan yang jelas dalam melakukan akses informasi pada media sosial. Alih-alih menjamin keamanan data pengguna di jejaring media sosial, UU ITE lebih berfokus pada kejahatan siber yang pada akhirnya menjadi sarana untuk mengkriminalisasikan  kebebasan  beropini  di dunia maya, baik itu media sosial, blog, dan laman online lainnya. Hingga kini di Indonesia belum ada satupun UU yang mampu menandingi dominasi Facebook. Hal ini oleh Nurhaqiqi (2017: 359) dikarenakan pemerintah masih melihat Facebook hanya sebagai media sosial tempat bertukar informasi biasa bukan pada tedensi ekonomi politik yang mampu merekam data penggunanya diseluruh Indonesia dan mendatangkan keuntungan finansial melimpah.

Melihat lemahnya upaya tandingan oleh pemerintah saat ini, menurut Nurhaqiqi (2017: 360) solusi yang paling strategis dan masuk akal adalah penyadaran publik melalui literasi media secara masif kepada pengguna Facebook. Jika tidak bisa menandingi kuasa informasi yang dilakukan oleh Facebook dan tidak bisa lepas dari penggunaan Facebook, Maka hal  yang paling realistis ialah pemanfaatan Facebook semaksimal mungkin untuk memperlancar   kehidupan   sehari-hari. Pendeknya, kalaupun anda bisa menyerah untuk tak mengklik kuis-kuis sepele seperti yang disodorkan Vonvon.me, bisakah Anda hidup tanpa Facebook? Jika Anda menjawab bisa, maka jawablah juga yang satu ini: bisakah Anda hidup tanpa Google yang maha-mengetahui lagi merekam segala jejak pengguna digitalnya?

Daftar Pustaka

Abdullah, dkk. 2017. Mediamorfosa : Transformasi Media Komunikasi di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.

Fusch, Christian (2012). The Political Economy of Privacy on Facebook. Television & New Media. 13 (2). 139-159.

https://tirto.id/kuis-facebook-dan-mimpi-buruk-ruang-pribadi-bsRN diakses tanggal 21 Oktober 2018.

https://inet.detik.com/fotoinet/d-4232248/deretan-statistik-menarik-facebook-whatsapp-dan-instagram/4/#photos diakses tanggal 21 Oktober 2018.

https://id.vonvon.me/terms/privacy-policy diakses tanggal 21 Oktober 2018.


[1] Hanna Nurhaqiqi dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Dua Sisi Mata Uang Media Sosial: Ekonomi Politik Facebook sebagai Inovasi Teknologi dan Kuasa Politik” yang menjadi salah satu tulisan dalam buku “Mediamorfosa: Transformasi Media Komunikasi di Indonesia”.

penulis :

Merlina Maria Barbara Apul

(Magister Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM)

Perjanjian Antara Dokter dan Pasien

Perjanjian Antara Dokter dan Pasien

Apa yang dimaksud dengan perjanjian antara dokter dan pasien? Dalam dunia hukum, hubungan antara dokter dan pasien terwujud dalam bentuk perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik, menurut Prof. Van Dunne, adalah hubungan hukum berdasar kata sepakat antara dua pihak, pihak yang satu mengikatkan diri untuk melakukan upaya penyembuhan bagi pihak yang lain, yang mengikatkan diri untuk memberikan imbalan yang telah disepakati.

Dua unsur penting dalam pengertian tersebut adalah pertama, ada dua pihak yang saling mengikatkan diri (pihak yang satu mengupayakan kesembuhan dan pihak yang lain memberikan imbalan yang disepakati), dan kedua, adanya kata sepakat. Unsur yang pertama, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikakan diri. Unsur tersebut terdiri dari pihak yang mengupayakan kesembuhan, yaitu dokter dan pihak yang memberikan imbalan, yaitu pasien. Ketentuan mengenai kedua unsur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran).

Pasal 51 huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Dengan demikian, seorang dokter berkewajiban mengupayakan semaksimal mungkin upaya penyembuhan bagi pasiennya sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasainya dengan memperhatikan standar profesi dan standar prosedur operasional serta sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

Selanjutnya dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pasien berkewajiban untuk memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Jadi, berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, seorang pasien wajib memberikan imbalan jasa setelah pasien tersebut mendapat layanan kesehatan yang dibutuhkannya.

Unsur yang kedua adalah kata sepakat. Ketentuan kata sepakat ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian, perjanjian terapeutik dapat dikatakan sah, jika memenuhi unsur sepakat dalam perjanjinannya dan setelah unsur lainnya dipenuhi. Ketentuan lainnya mengenai kata sepakat ini diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Dengan demikian, persetujuan pasien atau sepakat dari pasien sangat penting dalam perjanjian terapeutik karena menentukan dapat atau tidak dapat dilakukannya tindakan kedokteran.

 Lalu, apa konsekuensinya jika kewajiban dari dokter atau pasien tidak dipenuhi? Apa konsekuensinya jika tidak ada kata sepakat atau pasien menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan padanya? Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa seorang dokter diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 huruf a sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang dokter dapat dituntut secara pidana jika tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan layanan kesehatan sesuai standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan bahwa akibat penolakan tindakan kedokteran menjadi tanggung jawab pasien. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika seorang pasien memutuskan menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan padanya, maka segala risiko yang akan terjadi pada dirinya menjadi tanggung jawab pasien.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perjanjian antara dokter dan pasien yang dikenal dengan nama perjanjian terapeutik. Terdapat dua unsur penting dalam perjanjian tersebut, yaitu dua pihak yang saling mengikatkan diri (dokter dan pasien), dan adanya kata sepakat. Masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian terapeutik tersebut dan akan mengakibatkan konsekuensi hukum jika tidak dipenuhi.

Penulis :

Rika Rianty

(Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum UGM)

Editor :

Merlin Apul