Beberapa hari terakhir, lembaga pendonor beasiswa menjadi sorotan publik bukan karena banyaknya para penerima beasiswa yang gagal dalam studi melainkan lebih krusial dari itu. Meterialisme mengalahkan Nasionalisme. Masalah klasik yang selalu terjadi dan terjadi lagi. Belum siapnya negeri ini menampung dan menyalurkan bakat dan kemampuan para penerima beasiswa yang baru saja lulus studi, terutama mereka yang lulusan dari perguruan tinggi ternama dari luar negeri. Masalah ini sudah lama terjadi dan belakangan ini menjadi lebih hangat sebagai bahan pembahasan oleh banyak kalangan termasuk para pengamat pendidikan, masyarakat, dan lembaga pendonor beasiswa itu sendiri. Indonesia saat ini sedang bersiap dalam tahap memasuki masa bonus demografi dimana diprediksi jumlah penduduk yang berusia produktif yang ada di Indonesia akan lebih besar dibanding jumlah penduduk yang berusia tidak produktif. Adanya bonus demografi ini sudah dibuktikan beberapa negara di dunia yang mana mampu menjadi source of driver bagi pertumbuhan ekonomi seperti China yang berhasil memanfaatkan kelebihan jumlah penduduk produktifnya untuk menciptakan lebih banyak industri rumah tangga yang memproduksi komponen elektronika sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas. Korea Selatan juga memanfaatkan dengan baik fase bonus demografi ini dengan menngarahkan industri rumah tangga untuk ikut berkontribusi pada komponen-komponen smartphone.

Dalam menyambut bonus demografi tersebut, tentu sangat tepat sekali langkah Pemerintah Indonesia untuk memperbesar investasi terutama kepada sumber daya manusianya. Karena nantinya, para kaum mudalah yang akan menjadi pemimpin tonggak keberhasilan di masa depan dan tentu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk berinvestasi pada bidang sumber daya manusia. Bagaimanapun juga, Indonesia patut berbangga karena sudah banyak lembaga pendonor beasiswa bagi mereka yang ingin melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu yang paling banyak diburu para scholarship hunter adalah beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraannya, Beasiswa LPDP sangat mengutamakan para kandidat yang memiliki jiwa leaadirship dan nasionalisme yang tinggi. Selain itu, beasiswa LPDP merupakan jenis beasiswa yang fully funded karena hampir semua komponen pendidikan dan non-pendidikan di­-cover. Dalam artikel ini, tidak banyak membahas institusi pendonor beasiswa karena sudah tentu apa yang diberikan lembaga pendonor beasiswa sudah sangat lebih dari cukup untuk menghidupi penerima beasiswa selama studi hingga lulus bahkan tidak jarang penerima beasiswa yang baru saja pulang studi dari luar negeri memiliki tabungan untuk membangun rumah atau membeli tanah di daerah asalnya. Poin dari artikel ini adalah apa yang menjadi akar masalah yang biasanya menghinggapi para penerima beasiswa baik di dalam dan luar negeri.

Menjadi penerima sebuah beasiswa apalagi yang prestigious merupakan sebuah kebanggaan. Tidak salah memang. Karena untuk meraih nya dibutuhkan banyak perjuangan dan juga keberuntungan serta tidak lupa bahwa penerima beasiswa tersebut berhasil mengeleminasi kandidat lain yang mungkin saja lebih layak  namun ketika proses perekrutan, mereka mengalami sesuatu diluar kontrol yang membuat panitia memberikan nilai yang rendah. Artinya, negara telah menginvestasikan banyak rupiah untuk mereka yang berhasil menjadi penerima beasiswa dengan harapan yang sangat tinggi bahwa di masa depan nanti mereka yang menerima rupiah dari negara akan menggantinya dengan ikut berkontribusi di berbagai bidang untuk ikut memajukan negara ini. Kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kehidupan yang terjamin karena setiap bulannya menerima kucuran dana yang masuk melalui rekening, kehidupan yang lebih baik, dan rasa security selama menjadi penerima beasiswa sudah tentu membuat mereka terbiasa dengan hal-hal yang selalu datang tepat waktu tanpa harus mencari susah payah. Terbentuklah psikologis dalam diri mereka yang secara tidak sadar akan memiliki rasa ketergantungan terhadap dana beasiswa yang turun secara teratur untuk memenuhi kehidupannya baik yang menunjang proses studi maupun yang tidak berhubungan dengan proses studi sama sekali. Tak apalah, toh pendonor beasiswa tidak akan mengkroscek secara mendalam terkait digunakan apa saja uang yang mereka kucurkan asalkan hasil studi setiap semester dan keaktifan para penerima beasiswa dalam berorganisasi dilaporkan secara berkala sebagai bentuk monitoring dan evaluasi. Adanya peluang asymmetric information tentu akan menimbulkan peluang moral hazard diantara para penerima beasiswa. Dalam konteks ini, moral hazard bisa terjadi ketika pra studi, selama studi, dan pasca studi.

Selama proses perekrutan penerimaan beasiswa atau pra studi, tentu ada banyak persyaratan yang diminta oleh pendonor beasiswa yang tujuan utamanya adalah untuk meng-­­assess kemampuan kandidat dalam berbagai bidang seperti kepemimpinan, sosial, psikologi, dan akademik. Selama proses ini, terkadang tak sedikit dari kandidat yang menjadi ­relawan “dadakan” demi mendapatkan sertifikat sebagai bukti keaktifan dalam kegiatan sosial, ada pula yang tiba-tiba rajin mengikuti seminar kepemimpinan demi juga untuk memperoleh selembar sertifikat yang membuktikan bahwa dia memiliki jiwa kepemimpinan dan yang paling parah, menceritakan atau mengklaim kegiatan sosial yang merupakan milik sebuah organisasi dan dia hanya seorang anggota dalam organisasi tersebut demi memperoleh acknowledgement bahwa dialah sang inisiatornya. Sialnya, banyak juga kandidat yang berhasil menjadi penerima beasiswa dengan cara-cara seperti itu. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya diatas, terkadang selama proses perekrutan penerima beasiswa tidak hanya bergantung dari hasil perjuangan tetapi juga keberuntungan. Dan beruntunglah mereka yang berhasil memperoleh beasiswa dengan cara-cara sperti itu.

Selama proses studi pun tak jarang para penerima beasiswa menggunakan dana beasiswanya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu relevan dengan kegiatan akademiknya. Bagi mereka yang studi ke luar negeri sudah tentu travelling menjadi agenda wajib namun bila tidak disiasati dengan baik, maka dana beasiswa bisa habis hanya untuk melakukan travelling meskipun tidak bisa disalahkan begitu saja karena memang bagi mereka yang belajar di luar negeri memiliki pressure yang lebih berat ketika menjalani studi sehingga terkadang mereka membutuhkan refreshing. Gaya hidup juga merupakan salah satu hal yang tidak relevan dengan pendidikan jika tidak disiasati dengan baik dan dapat menguras dana beasiswa jika tidak dikelola dengan baik. Memilih tempat tinggal yang layak namun dengan harga terjangkau bukanlah hal mudah di negara maju dan ini bukan hal mudah untuk seseorang yang terbiasa hidup dengan life style yang tinggi. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan sandang pun turut andil dalam pemborosan beasiswa bila tidak dikelola dengan baik apalagi bagi mereka yang terbiasa “jajan” di luar daripada memasak makanannya sendiri dan juga rajin shopping demi memenuhi hasrat untuk tidak ketinggalan trend fashion saat ini yang sedang digandrungi. Beberapa hal tersebut merupakan contoh yang ada baiknya dilakukan secara bijak karena bagaiamanapun uang beasiswa yang diperoleh merupakan hasil akumulasi pajak yang dikumpulkan secara susah payah dari setiap rupiah dari masyarakat dan akan sangat tidak tepat ketika penerima beasiswa menggunakannya dengan tidak arif.

Sekarang, hal yang paling menyayat dan melukai hati negeri ini adalah mereka yang baru saja lulus dari perguruan tinggi ternama terutama di luar negeri dan memilih untuk menahan kepulangannya ke Indonesia demi mendapat pengalaman lebih namun tentu bukan itu saja alasan utamanya tetapi juga karena belum siap untuk mentrasformasi kebiasaan selama bertahun-tahun hidup di negeri orang yang serba teratur dan fully facilitated dibanding kembali ke Indonesia yang masih birokratif dan lack of facilities. Tidak salah memang, karena Habibie pun menahan kepulangannya kurang lebih 10 tahun sejak lulus dari S3 nya di RWTH demi menunggu waktu yang tepat ketika Indonesia memanggilnya untuk membangun industri strategis. Namun itu dulu. Ketika belum banyak orang-orang yang seahli seperti Presiden Ke-3 Republik Indonesia ini dalam bidang dirgantara. Sedangkan sekarang eranya berbeda. Sudah sangat banyak ahli-ahli dirgantara, ekonomi, bisnis, hukum, pertanian, teknik, dan lain-lain yang saking banyaknya bahkan menimbulkan masalah lagi yaitu tidak siapnya industri dalam menampung mereka semua. Tidak salah memang, karena anomalinya adalah jumlah pengangguran terdidik justru lebih sulit terserap lapangan pekerjaan dibanding mereka yang lulusan SMP dan SD. Karena jelas mereka yang berpendidikan rendah tidak akan menuntut banyak terkait jenis pekerjaan, yang penting bisa menghidupi keluarganya

Moral dan psikologis yang terbiasa memperoleh fasilitas secara bulanan, teratur, terjadwal, fasilitas yang baik, dan tawaran gaji yang lebih interesting di negeri orang membuat rasa nasionalisme terdegradasi. Memang tidak salah, karena jujur saja jika hanya mengikuti passion tidak akan cukup untuk membayar tagihan listrik, rumah, mobil, motor, pendidikan, dan asuransi. Passion harus ditopang dengan upah yang layak dan negara lain menghargainya dengan sangat tinggi terutama pada mereka yang sangat berkompeten di bidangnya. Bak gayung bersambut, siapa yang tidak tergiur akan hal tersebut. Mengejar dan mendapatkan passion serta dibayar dengan upah tinggi dan bertamba pintar. Bahasa kerennya, kita dibayar kita tambah pintar. Tetapi lihatlah, esensi dari sebuah beasiswa itu artinya dalam jiwa raga seseorang telah diinvestasikan puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah yang artinya pemerintah harus membuat pilihan diantara mengalokasikan rupiah tersebut yang sebenarnya bisa untuk merevitalisasi pasar, memberikan bantuan kredit, atau membangun sekolah namun pemerintah memilih menginvestasikan rupiah tersebut ke para penerima beasiswa tersebut. Ada harapan yang saat tinggi suatu hari melalui orang-orang terpilih tersebut akan memberikan effect multiplier terhadap opportunity cost tadi.

Rasanya terlalu picik dan eksklusif ketika kita sudah disekolahkan oleh negara dikala masih banyak kandidat lain yang gagal mendapatkan posisi tersebut namun kita masih menuntut untuk diberikan fasilitas yang layak untuk menampung kita. Hei, apa kita tidak berpikir kalau saja rupiah yang diinvestasikan ke kita dialokasikan untuk membangun sarana prasarana yang lebih bermanfaat untuk banyak orang maka akan lebih terasa dampaknya dibanding menghabiskan rupiah demi rupiah kepada seorang yang merasa dirinya eksklusif. Moh Hatta sekolah hingga ke Belanda namun sekembalinya ke Indonesia sama sekali tidak menuntut materi dari republik ini bahkan untuk sekedar membeli sepatu pun susah kala itu. Pun sama dengan para founding father republik ini. Banyak darah dan luka yang harus dikorbankan untuk membuat rnegara ini menjadi nyaman dihuni oleh masyarakatnya. Memang harus diakui bahwa Indonesia saat ini masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal berbau KKN. Tengok saja di Banten dimana ada lingkaran keluarga yang menjadi pejabat, belum masalah korupsi yang tidak ada ujungnya dimana parahnya para pelaku merupakan orang-orang yang berpendidikan. Sebuah anekdot berkata, kejahatan yang paling jahat adalah ketika dilakukan orang yang berpendidikan dan korupsi merupakan salah satu contohnya. Namun, jika dibalik bagaimana? Jika kejahatan saja bisa sangat luarbiasa dampaknya ketika orang yang berpendidikan yang melakukan itu bagaimana jika hal itu kebaikan yang dilakukan orang-orang yang berpendidikan secara berjamaah. Tentu akan memberikan dampak yang luar biasa pula. Terlalu beretorika memang, tapi memang semua harus dimulai dari ide bersama untuk membawa negera ini menjadi lebih baik dan baik lagi di masa depan. Di masa puncak demografi dan tujuan utama memperingati 100 tahun indonesia merdeka tahun 2045 sebagai negara maju dan disegani negara lain.

Di tangan para kaum muda dan berintelektuallah Indonesia akan dibawa. Dikaki para cendekiawan dan ilmuwan mudalah Indonesia akan melangkah dengan pasti dan berani. Sekarang ini bukan soal berapa gaji, fasilitas, dan tunjangan yang diperoleh ketika melakukan pengabdian seusai studi. Hapus stigma itu jauh-jauh, tidak cukupkah rupiah yang sudah negara kucurkan untuk membiaya studi selama ini dan ketika lulus studi pun masih merengek dan mengkambinghitamkan iklim yang ada di negeri ini. Hei, itulah tujuan kita disekolahkan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi demi memperoleh gaji yang tinggi tapi lebih besar dari itu yaitu menjadi bagian dari problem solver untuk merubah iklim yang ada di Indonesia ini. Kalau semua alumni saling mengikat dan terhubung satu sama lain dan menghilangkan embel-embel eksklusivitas tentu akan sangat berdampak dalam ikut membantu proses pembangunan di negeri ini seperti yang diharapkan para pendahulu ketika merumuskan pancasila. Keadilan sosial harus menjadi milik seluruh bagi setiap lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

Achmad Rifa’i
M.Sc in Economics (Cand)
Faculty of Economics and Business
Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Penerima Beasiswa LPDP Kemenkeu RI | PK-70