Peneliti UGM Dukung Pemerintah Terlibat dalam Perdamaian Timteng
Yogyakarta, 22 Juni 2017 – Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan untuk terlibat secara aktif dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah (Timteng).
“Konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini semakin rumit. Hal itu diperparah dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik beberapa negara Teluk dengan Qatar baru-baru ini yang kabarnya ditengarai oleh kesalahpahaman” ujar Peneliti Muda dari Program Studi Kajian Timur Tengah Universitas Gadjah Mada (UGM), Mumtazah Kamilah dalam diskusi di kampus Program Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, Senin (19/06/2017).
Menurut Kamilah, krisis Qatar yang terjadi saat ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui partisipasi aktif dari negara lain, termasuk Indonesia. Dengan politik luar negerinya yang bebas aktif, Indonesia memiliki nilai lebih untuk menjadi mediator yang netral dalam mendamaikan beberapa negara yang tengah berseteru saat ini. Ia juga menekankan, perseteruan tersebut hanya akan merugikan negara-negara Arab sendiri, di tengah perjuangan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Pemerintah, melalui Menlu Retno Marsudi, sejauh ini telah mengambil langkah dengan menghubungi menlu negara-negara Timur Tengah yang terlibat dalam krisis Qatar. Ia menyerukan agar semua pihak menahan diri, dan mengutamakan rekonsiliasi soal krisis Qatar. Selain itu, ia juga menyampaikan tentang kesiapan Indonesia untuk terlibat aktif dalam mencegah memburuknya krisis diplomatic antara sejumlah negara Timur Tengah dengan Qatar.
Langkah tersebut, menurut Kamilah cukup strategis sebagai langkah awal Indonesia melibatkan diri dalam usaha mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Sebelumnya, harapan keterlibatan Indonesia juga disampaikan oleh 16 pangeran dari Arab Saudi dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf kalla. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan agar Indonesia menjadi negara terdepan dalam membantu mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
“Harapan tersebut cukup dimengerti mengingat Indonesia secara tidak langsung memiliki hubungan darah dengan negara-negara Arab melalui agama Islam. Tidak hanya itu, Indonesia juga mempunyai sejarah kesuksesan dalam meredam dan mendamaikan konflik sektarian, khususnya pasca reformasi” tutup Kamilah.
Putus Hubungan
Sebagai diketahui, Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Yaman juga beberapa negara Arab yang lain, memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yang dituduh telah mendukung kelompok teroris dan menjalin hubungan dengan Iran. Sebagai buktinya, Al-Jazeera, salah satu media ternama di Timur Tengah yang bermarkas di Qatar, dituding memihak kelompok teroris, seperti Ikhwanul Muslimin. Akibatnya, beberapa negara itu menutup semua jalur yang menghubungkan wilayah mereka dengan Qatar, baik darat maupun udara, dan memberikan tenggang waktu dua minggu bagi warga Qatar yang menetap ataupun berkunjung untuk keluar dari negara mereka. Sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak Qatar atas penutupan jalur tersebut. Akan tetapi mereka telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mendukung aliran garis keras itu seperti yang telah dituduhkan.
Penulis: (MK)
Editor: Raja Napitupulu
Yogyakarta, 22 Juni 2017 – Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan untuk terlibat secara aktif dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah (Timteng).
“Konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini semakin rumit. Hal itu diperparah dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik beberapa negara Teluk dengan Qatar baru-baru ini yang kabarnya ditengarai oleh kesalahpahaman” ujar Peneliti Muda dari Program Studi Kajian Timur Tengah Universitas Gadjah Mada (UGM), Mumtazah Kamilah dalam diskusi di kampus Program Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, Senin (19/06/2017).
Menurut Kamilah, krisis Qatar yang terjadi saat ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui partisipasi aktif dari negara lain, termasuk Indonesia. Dengan politik luar negerinya yang bebas aktif, Indonesia memiliki nilai lebih untuk menjadi mediator yang netral dalam mendamaikan beberapa negara yang tengah berseteru saat ini. Ia juga menekankan, perseteruan tersebut hanya akan merugikan negara-negara Arab sendiri, di tengah perjuangan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Pemerintah, melalui Menlu Retno Marsudi, sejauh ini telah mengambil langkah dengan menghubungi menlu negara-negara Timur Tengah yang terlibat dalam krisis Qatar. Ia menyerukan agar semua pihak menahan diri, dan mengutamakan rekonsiliasi soal krisis Qatar. Selain itu, ia juga menyampaikan tentang kesiapan Indonesia untuk terlibat aktif dalam mencegah memburuknya krisis diplomatic antara sejumlah negara Timur Tengah dengan Qatar.
Langkah tersebut, menurut Kamilah cukup strategis sebagai langkah awal Indonesia melibatkan diri dalam usaha mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Sebelumnya, harapan keterlibatan Indonesia juga disampaikan oleh 16 pangeran dari Arab Saudi dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf kalla. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan agar Indonesia menjadi negara terdepan dalam membantu mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
“Harapan tersebut cukup dimengerti mengingat Indonesia secara tidak langsung memiliki hubungan darah dengan negara-negara Arab melalui agama Islam. Tidak hanya itu, Indonesia juga mempunyai sejarah kesuksesan dalam meredam dan mendamaikan konflik sektarian, khususnya pasca reformasi” tutup Kamilah.
Putus Hubungan
Sebagai diketahui, Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Yaman juga beberapa negara Arab yang lain, memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yang dituduh telah mendukung kelompok teroris dan menjalin hubungan dengan Iran. Sebagai buktinya, Al-Jazeera, salah satu media ternama di Timur Tengah yang bermarkas di Qatar, dituding memihak kelompok teroris, seperti Ikhwanul Muslimin. Akibatnya, beberapa negara itu menutup semua jalur yang menghubungkan wilayah mereka dengan Qatar, baik darat maupun udara, dan memberikan tenggang waktu dua minggu bagi warga Qatar yang menetap ataupun berkunjung untuk keluar dari negara mereka. Sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak Qatar atas penutupan jalur tersebut. Akan tetapi mereka telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mendukung aliran garis keras itu seperti yang telah dituduhkan.
Penulis: (MK)
Editor: Raja Napitupulu


