Pesantren Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat di Era New Normal

Pesantren Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Era New Normal

Akhir Agustus lalu, Menteri Keungan RI Sri Mulyani mengatakan bahwa ancaman resesi semakin nyata.  Ia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2020 akan berada di rentang minus 2% hingga 0% dan sepanjang tahun 2020 ini, berada di kisaran minus 1,1% hingga positif 0,2%. Ancaman resesi ini diakibatkan melemahnya perekonomian Indonesia dan global seturut dengan merebaknya wabah COVID-19 (Detik.com, 2020). Melihat kondisi ini pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk memulihkan kondisi ekonomi seperti pemberian stimulus kepada para pelaku UMKM, insentif bagi tenaga kerja, dan anjuran untuk membeli dan memproduksi produk lokal. Sebelumnya, untuk tetap menjaga produktivitas masyarakat, pemerintah telah menerapkan sebuah tatanan baru yang disebut new normal. Tatanan itu adalah kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. New normal sendiri merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi  (Tirto.id, 2020).

Berbicara pemulihan ekonomi di era new normal, keberadaan pesantren layak untuk diperhitungkan. Pesantren sebagai sebuah institusi, memiliki potensi yang baik untuk dijadikan sebagai basis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai institusi budaya yang lahir dari prakarsa dan iniastif masyarakat, pesantren memiliki corak yang khas. Kekhasan itu terletak pada peran sentral kyai dan kedekatannya dengan masyarakat (Suwito, 2008). Kyai menjadi orientasi model para santi dan masyarakat. Interkasi kyai dengan para santri membentuk identitas prilaku koloktif intrenal psesantren yag kemudian menjadi role model bagi masyarakat. Oleh sebab itu pesantren bisa dikatakan sebagai agen perubahan sosial.

Sementara itu, di satu sisi pesantren sering dianggap sebagai kalangan terpinggirkan yang lekat dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Kebanyakan pesantren masih memposisikan dirinya hanya sebagai institusi pendidikan keagamaan (Lugina, 2018). Tidak sedikit pesantren yang masih apatis terhadap kemajuan ekonomi karena menganggapnya hanya suatu yang bersifat duniawi. Ironisnya banyak dari pesantren –terutama di pedesaan- yang menggantungkan ekonominya hanya kepada iuran santri, sedekah masyarakat, dan sumbangan dari pihak-pihak tertentu. Tidak jarang sumbangan tersebut berasal dari pejabat atau partai politik tertentu. Kondisi ini menyebabkan pesantren rawan dimobilisasi atau dipolitisasi untuk kepentingan politik elektoral.

Cara pandang beberapa kalangan pesantren bahwa bekerja atau mencari harta adalah urusan duniawi menyebabkan para santri hanya dibekali ilmu agama saja. Mereka tidak dibekali keterampilan yang memadai untuk menghadapi kehidupan pasca-pesantren. Banyak santri yang telah lulus dari pesantren dan kembali ke masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang mapan. Mereka akhirnya bekerja serabutan atau menjadi guru agama yang secara tidak langsung bergantung pada sedekah masyarakat.

Selain itu, bertumpunya ekonomi pesantren pada keberadaan santri membuat Pandemi COVID-19 benar-benar berdampak pada prekonomian pesantren dan lingkungan sekitarnya (Kahfi, 2020). Banyak keluarga kyai yang memanfaatkan keberadaan santri untuk meraih keuntungan ekonomi dengan cara berjualan. Ketika wabah merebak dan santri diliburkan, tidak ada lagi yang membeli dagangan mereka. Akibat melemahnya kondisi ekonomi orang tua santri juga berdampak terhadap pemasukan pesantren melalui iuran bulanan.

Melihat kondisi seperti di atas, pengoptimalan pesantren sebagai basis pembedryaan ekonomi masyarakat sangat penting. Setidaknya ada dua alasan mengapa pesantren bisa dijadikan basis pemberdayaan ekonomi masyarakat di era new normal. Pertama, secara sosiologis, pesantren memiliki keunggulan dan kedekatan strategis untuk memberdayakan masyarakat. Ikatan keagamaan serta kharisma kyai dalam sebuah masyarakat merupakan faktor signifikan yang bisa menempatkan pesantren sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi.

Kedua, pesantren memiliki sumber daya yang melimpah baik aset maupun sumber daya manusia. Dalam hal ketersediaan aset, pesantren biasanya memiliki lahan yang luas dan aset-aset lainnya baik berupa milik kyai atau berupa harta wakaf. Pesantren sendiri memiliki sumberdaya mansuia yang cukup banyak yaitu santri, tinggal bagaimana pesantren mengelolanya.

Ketiga, Agama memiliki faktor yang kuat untuk menggerakan dalam kehidupan ekonomi. Hal ini sudah dibuktikan oleh para ahli seperti Kenneth Boulding dan Max Weber (Nadzir, 2015). Menurut Boulding, pengaruh agama protestan mempunyai dampak terhadap kehidupan ekonomi dan sejarah. Agama turut mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai jenis komoditi yang diproduksi, terbentuknya kelembagaan ekonomi dan tentu juga praktek-praktek atau perilaku ekonomi. Hal ini diperkuat oleh temuan Weber, bahwa hahwa agama, dalam hal ini etik protestanisme, turut memberi saham terhadap perkembangan kapitalisme dan revolusi industri. Islam sendiri memasukan aktivitas ekonomi ke dalam muammalah (urusan duniawi/ hubungan antar manusia). Islam sebenarnya menekankan pada keseimbangan orientasi ukhrawi (urusan akhirat) dan urusan duniawi. Harta adalah bekal beribadah menuju kehidupan yang kekal di akhirat (Nadzir, 2015). Syiar agama-pun membutuhkan harta. Itulah sebabnya ada ungkapan yang berbunyi “beramallah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati besok, bekerjalah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya”. Bahkan ada hadist yang berbunyi “Kada al faqru an yakuuna kufron”, kefakiran atau kemiskinan mendekatkan pada kekufuran (Suwito, 2008). Islam sendiri sudah mengatur segala seuatu yang berkaitan dengan ekonomi dalam fiqh muammalah. Dari sinilah kemudian muncul istilah ekonomi syariah. Yaitu sistem ekonomi yang berdasar pada hukum Islam. Sebagai lembaga keagamaan, pesantren sudah sepantasnya terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah.

Untuk mengoptimalkan potensi pesantren sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat, setidaknya ada dua sektor yang bisa dikembangkan. Pertama, usaha di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Sebagaimana disinggung di atas, kebanyakan pesentren memiliki aset lahan yang luas yang bisa berupa harta wakaf atau aset milik kyai itu sendiri. Lahan-lahan itu bisa dikembangkan menjadi pertanian, peternakan, atau perikanan. Untuk menjalankan usaha ini pesantren bisa memberdayakan santri dan masyarakat sekitar. Dengan adanya usaha-usaha tersebut, kebutuhan konsumsi pangan di lingkungan pesantren dan sekitarnya akan tercukupi. Selain itu, usaha-usaha ini bisa membantu ekonomi santri dan masyarakat. Sebab santri yang bekerja pasti akan mendapat bayaran, dan masyarakat bisa menjadi mitra sebagai agen penjualan hasil produksinya sehingga ada penghasilan tambahan bagi masyarakat. Program seperti sudah berjalan di Jawa Barat yang dukung oleh pemerintah provinsi dengan nama OPOP (one pesantren one product).Sehingga pesantren-pesantren memiliki produk-produk unggulan sesuai dengan karakteristik dan kekhasan daerah setempat.

Kedua, sebagai lembaga keagamaan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, pesantren sangat ideal untuk mengembangkan ekonomi syariah. Salah satu yang bisa dikembangkan di pesantren  adalah koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Fungsi BMT sebagi tamwil yang berperan sebagai penghimpun dan pengelola dana bisa menghimpun dana dari santri, ustaz, kyai, dan masyarakat serta bisa memberikan produk pembiayaan berupa pinjaman kepada mereka dengan skema sesuai prinsip syariah. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat yang sulit mengakses perbankan terhadap rentenir atau bank keliling yang biasanya alaih-laih menolong malah memberatkan masyarakat dengan memasang suku bunga yang sanat tinggi. Selain itu fungsi BMT sebagi baitul mal bisa menghimpun dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang bisa dikelola dan disalurkan ke pihak-pihak yang berhak. Dengan demikian perputaran uang di lingkungan pesantren dan sekitarnya akan semakin baik dan prekonomian akan semakin meningkat.

Dengan optimalisasi pemberdayaan ekonomi measyarakat berbasis pesantren di tengah pandemi COVID 19 dan new normal, ekonomi pesantren dan masyarakat sekitarnya akan tetap kuat. Hal ini akan semakin menguatkan peran pesantren sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia dalam proses pembangunan bangsa. Lebih dari itu, hal ini sesuai tujuan Sustanable Development Goals (SDGs) 2030 yang diantaranya “mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun dan dimanapun” serta “mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian yang berkelanjutan”. Pemberdayaan ekonomi pesantren memang merupakan upaya pembangunan yang berkelanjutan, sebab pesantren akan selamanya ada dan hadir di tengah masyarakat. Pesantren sebagai institusi budaya memiliki legitimasi yang kuatdalam mendorong perubahan sosial, yaitu legitimasi keagamaan. Dengan legitimasi tersebut pesantren sangat potensial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di segala bidang, yang salah satunya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Anggraeni, Rina. (2020). Ancaman Resesi Makin Nyata, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Kita Sangat Rapuh. Sindonews.com. 15 September 2020.

Kahfi, Shofiyullahul & Ria Kasanova. (2020). Manajemen Pondok Pesantren di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kedungadem Bojonegoro). Jurnal “Pendekar” Vol 3 No. 1 April 2020.

Lugina, Ugin. (2018). Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren di Jawa Barat. Jurnal Risalah Vol. 4, No. 1, March 2018.

Nadzir, Mohammad. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren. Jurnal “Economica” Vol. VI Edisi 1 Mei 2015.

Putsanra, Dipna Videlia. (2020). Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19. Tirto.id. 15 September 2020.

Suwito, NS. (2017). Model Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren. Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan Vol. 6 No. 3 Juli-September 2008.

Syakur, A. (2009). Optimalisasi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah. IQTISHODUNA, 4(3).

(Juara Harapan 1 Lomba Esai Nasional Jurnal Paradigma UGM 2020)

Penulis:

Gun Gun Gunawan, Mahasiswa Magister Center for Religious & Cross-cultural Studies Sekolah Pascasarjana UGM

Analisis Akar Masalah Dalam Pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia

Analisis Akar Masalah Dalam Pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia

Dilema Indikasi Geografis Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan warisan budaya yang tersebar di berbagai daerah. Tidak sedikit dari produk-produk tersebut yang memiliki kualitas dan karakteristik khas yang terkait dengan asal daerahnya sehingga memiliki potensi Indikasi Geografis yang cukup besar. Menurut pasal 1 ayat 6 UU nomor 20 tahun 2016, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.  Pembentukan kerangka hukum terkait Indikasi Geografis di Indonesia sudah mulai dilakukan sejak tahun 2001 dengan melibatkan konsultan internasional dan pakar nasional dari badan pemerintah maupun perguruan tinggi (Durand&Stephane, 2017). Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, hingga September 2018 Indikasi Geografis yang sudah terdaftar di Indonesia berjumlah 63 produk yang terdiri dari 57 produk asal Indonesia dan 6 produk asal luar negeri. Jumlah tersebut masih belum signifikan dibandingkan jumlah produk yang berpotensi Indikasi Geografis. Tindak lanjut dalam penegakan perlindungan produk yang telah tersertifikasi dan mendapatkan label Indikasi Geografis pun belum maksimal. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan yang menyebabkan penerapan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia menjadi terkendala.

Analisis akar masalah yang menyebabkan terkendalanya penerapan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia sangat penting dilakukan untuk menentukan solusi agar Indikasi Geografis dapat diaplikasikan secara efektif untuk melindungi produk-produk lokal yang menjadi aset daerah mengingat perlindungan internasional tidak bisa didapatkan tanpa perlindungan dari negara asal. Kebutuhan akan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal produk-produk yang dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis. Apabila produk-produk tersebut dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat lokal dan pada akhirnya dapat meningkatkan kekuatan ekonomi negara.  Perlindungan Indikasi Geografis juga penting dilakukan untuk mencegah pemalsuan dan pelanggaran lainnya. Sejumlah pelanggaran terhadap potensi Indikasi Geografis Indonesia sebelumnya telah beberapa kali terjadi, salah satunya kasus yang terjadi pada Kopi Gayo. Pada tahun 1999, salah satu perusahaan Belanda mendaftarkan produk kopi dengan merk dagang “Gayo Mountain Coffee” sehingga pihak lain tidak boleh menjual kopi dengan nama “Gayo” di Belanda, termasuk Indonesia yang merupakan asal dari Kopi Arabika Gayo. Hal ini sangat disayangkan karena nama “Gayo” telah memiliki reputasi yang membuat willingness to pay dari konsumen menjadi lebih besar. Untuk mencegah kasus serupa terjadi pada produk yang berpotensi Indikasi Geografis lainnya, perlindungan Indikasi Geografis menjadi sangat penting. Oleh karena itu, permasalahan yang menyebabkan penerapan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia menjadi terkendala perlu dianalisis agar perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kendala dan masalah yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis. Namun penelitian-penelitian tersebut baru sebatas mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang spesifik di daerah tertentu. Berdasarkan hal tersebut pada artikel ini disampaikan hasil analisis akar masalah dalam penerapan Indikasi Geografis di Indonesia berdasarkan data-data dari penelitian terdahulu sehingga dapat ditentukan alternatif solusinya.

Selengkapnya silahkan unduh di https://lpdpugm.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Analisis-Akar-Masalah-Dalam-Pelaksanaan-Perlindungan-Indikasi-Geografis-Di-Indonesia.pdf

Oleh: Anandya Vanessa Isnidayu

Alumni Magister Teknologi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada

Akan Jadi Pembicara Sharing Kewirausahan LPDP UGM, Berikut Profil Mustadin Taggala

Akan Jadi Pembicara Sharing Kewirausahan LPDP UGM, Berikut Profil Mustadin Taggala

Wirausaha adalah motor penggerak pembangunan nasional. Saat ini pemerintah berupaya memacu program-program yang dapat menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan muda untuk mempercepat kemandirian Indonesia sebagai sebuah bangsa. Untuk itu, 20 Juni mendatang, Kelurahan LPDP UGM akan menggelar sharing session kewirausahaan bertajuk “Menumbuhkan Wirausaha Muda Indonesia”. Acara yang akan digelar secara oline ini akan diisi oleh Dr. H. Mustadin Taggala, M.Si, Kepala Bagian Hukum Humas dan Sistem Informasi Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

Bapak Mustadin adalah tokoh Muda Indonesia yang kiprahnya tidak diragukan lagi di tanah Air. Beliau adalah birokrat, psikolog, aktivis, dan akademisi. Dilansir dari berbagai media online, beliau memperoleh gelar Doktor Psikologi Perubahan Organisasi di Universitas Gadjah Mada saat usia 30 tahun membuatnya dipercaya menjadi konsultan perubahan dan pengembangan organisasi di berbagai instansi, baik di instansi pemerintahan, kementerian, BUMN, Bank dan perusahaan swasta lainnya. Bahkan ratusan pejabat yang duduk di pemerintahan dan di sektor swasta adalah hasil seleksi putra kelahiran Bone Sulawesi Selatan 20 Februari 1982 ini. Puncak karirnya dalam bidang Konsultan Organisasi ialah menjadi ketua Tim Seleksi Kompetensi Calon angota Badan Pengelola dan Badan Pengawas Keuangan Haji Indonesia (BPKH RI).

Karirnya dimulai dari menjadi Direktur Indologo, perusahaan pengembangan organisasi dan Sumber daya manusia aparatur sipil yang berkedudukan di Yogyakarta sejak masih menjadi mahasiswa pascasarjana (S2) di Universitas Gadjah Mada. Karirnya terus menanjak saat menjadi dosen dan Ketua Program Studi Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus menjadi Ketua Bidang Pengawas SDM Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada April 2018, Ketua Umum Alumni Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Wilayah D.I Yogyakarta ini Hijrah ke Jakarta menjadi Kepala Subbidang Promosi Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia, setahun menjadi Kepala Subbidang kemudian mantan Ketua Umum 2 (dua) periode (2012-2016) Forum Wacana Indonesia (Organisasi Mahasiswa S2 dan S3 Se Indonesia) ini diangkat menjadi Kepala Bagian Humas, Hukum dan Sistem Informasi di Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI.

Sehari-hari, selain menjadi tenaga pengajar pada Program Pascasarjana Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ayah dari 3 (tiga) anak yang juga suami Ayu Rahmawati ini masih aktif menjadi pengurus bahkan Ketua di berbagai organisasi, diantaranya; menjadi Ketua DPP KNPI Periode 2018-2021, Sekjend Konsorsium Ilmu Sosial dan Humaniora PTKI (N) Se-Indonesia, Wakil Ketua Umum Konsorsium Penyelenggara Psikologi PTKI (N) Se Indonesia, Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Bone Provinsi DI Yogyakarta, serta Sekjend KKSS Wilayah DI Yogyakarta.

Penyeragaman Format Permohonan Perpanjangan Beasiswa Karena COVID-19

Penyeragaman Format Permohonan Perpanjangan Beasiswa Karena COVID-19

Dalam rangka penyeragaman format permohonan perpanjangan masa studi karena COVID-19, berikut disampaikan Pengumuman Direktur Utama LPDP nomor PENG-7/LPDP/2020 tentang Format Dokumen Permohonan Perpanjangan Beasiswa Bagi Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Pada Kondisi Pandemi COVID-19. (Pengumuman dapat diunduh melalui bit.ly/PENG-7-LPDP-2020)

Terkait Pengumuman Direktur Utama sebagaimana dimaksud, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
1️. Sejak diterbitkannya Pengumuman Nomor PENG-7/LPDP/2020, Penerima Beasiswa yang hendak mengajukan permohonan perpanjangan masa studi karena COVID-19 wajib menggunakan format pengajuan terbaru dan melampirkan Study Plan sesuai template yang disediakan oleh LPDP. Template permohonan terbaru tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut: bit.ly/PerpanjanganCOVID-19.

2️. Kami memahami terdapat penerima beasiswa yang telah menyiapkan surat rekomendasi ke kampus/supervisor dengan waktu yang tidak sebentar agar dapat mengajukan perpanjangan masa studi karena COVID-19 di periode Juni 2020. Mempertimbangkan adanya penyesuaian format baru tersebut, maka penerima beasiswa yang mengajukan perpanjangan masa studi karena COVID-19 di periode Juni 2020 akan mendapatkan perpanjangan waktu pengiriman berkas pengajuan ke LPDP hingga 8 Juni 2020.

3️. Bagi penerima beasiswa yang akan melakukan pengajuan di periode Juni 2020 dan memiliki kesulitan mendapatkan tanda tangan supervisor kembali maka diperkenankan:
a. Menggunakan surat rekomendasi supervisor yang telah ada sebelumnya selama surat rekomendasi tersebut memuat informasi: alasan penerima beasiswa membutuhkan perpanjangan masa studi, menjelaskan faktor di luar kontrol penerima beasiswa yang menghambat studi, langkah-langkah yang telah dilakukan prodi/fakultas/universitas untuk membantu penerima beasiswa agar segera menyelesaikan studi selama pandemi COVID-19, dan mencantumkan durasi studi baru yang disetujui supervisor.

b. Mengirimkan Formulir Perpanjangan Masa Studi dan Study Plan yang ditandatangani supervisor atau disertai dengan bukti tangkapan layar email dari supervisor yang mengirimkan kembali Formulir Perpanjangan Masa Studi dan Study Plan yang telah diisi dan disetujui kepada Penerima Beasiswa. Pastikan alamat email supervisor (yang menggunakan email resmi universitas) dan alamat email penerima beasiswa terlihat dalam tangkapan layar tersebut.

4️. Bagi penerima beasiswa yang memiliki tanggal akhir studi setelah Juni 2020, apabila tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengajuan perpanjangan di periode Juni 2020 dengan format terbaru disarankan untuk mengajukan pada periode selanjutnya.

Apabila memerlukan informasi atau memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait informasi yang disampaikan pada pengumuman ini, mohon dapat membuat Tiket Bantuan melalui https://bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id/tiket-bantuan/.

Pembukaan Layanan Secara Terbatas di LPPT UGM

Menindaklanjuti Surat Rektor UGM nomor 3711/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Pedoman KBM dalam masa pandemi covid-19 serta Surat Edaran Kepala LPPT UGM nomor 365/III/UN1/LPPT/TR/2020 tentang Pembatasan Maksimal Kegiatan di LPPT UGM, disampaikan bahwa layanan LPPT akan dibuka secara bertahap mulai tanggal 8 Juni 2020 dengan ketentuan sebagai berikut.

Informasi selengkapnya unduh https://lpdpugm.or.id/wp-content/uploads/2020/06/565_Surat-Pembukaan-layanan-LPPT.pdf