Perjanjian Antara Dokter dan Pasien

Perjanjian Antara Dokter dan Pasien

Apa yang dimaksud dengan perjanjian antara dokter dan pasien? Dalam dunia hukum, hubungan antara dokter dan pasien terwujud dalam bentuk perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik, menurut Prof. Van Dunne, adalah hubungan hukum berdasar kata sepakat antara dua pihak, pihak yang satu mengikatkan diri untuk melakukan upaya penyembuhan bagi pihak yang lain, yang mengikatkan diri untuk memberikan imbalan yang telah disepakati.

Dua unsur penting dalam pengertian tersebut adalah pertama, ada dua pihak yang saling mengikatkan diri (pihak yang satu mengupayakan kesembuhan dan pihak yang lain memberikan imbalan yang disepakati), dan kedua, adanya kata sepakat. Unsur yang pertama, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikakan diri. Unsur tersebut terdiri dari pihak yang mengupayakan kesembuhan, yaitu dokter dan pihak yang memberikan imbalan, yaitu pasien. Ketentuan mengenai kedua unsur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran).

Pasal 51 huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Dengan demikian, seorang dokter berkewajiban mengupayakan semaksimal mungkin upaya penyembuhan bagi pasiennya sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasainya dengan memperhatikan standar profesi dan standar prosedur operasional serta sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

Selanjutnya dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pasien berkewajiban untuk memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Jadi, berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, seorang pasien wajib memberikan imbalan jasa setelah pasien tersebut mendapat layanan kesehatan yang dibutuhkannya.

Unsur yang kedua adalah kata sepakat. Ketentuan kata sepakat ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian, perjanjian terapeutik dapat dikatakan sah, jika memenuhi unsur sepakat dalam perjanjinannya dan setelah unsur lainnya dipenuhi. Ketentuan lainnya mengenai kata sepakat ini diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Dengan demikian, persetujuan pasien atau sepakat dari pasien sangat penting dalam perjanjian terapeutik karena menentukan dapat atau tidak dapat dilakukannya tindakan kedokteran.

 Lalu, apa konsekuensinya jika kewajiban dari dokter atau pasien tidak dipenuhi? Apa konsekuensinya jika tidak ada kata sepakat atau pasien menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan padanya? Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa seorang dokter diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 huruf a sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang dokter dapat dituntut secara pidana jika tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan layanan kesehatan sesuai standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan bahwa akibat penolakan tindakan kedokteran menjadi tanggung jawab pasien. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika seorang pasien memutuskan menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan padanya, maka segala risiko yang akan terjadi pada dirinya menjadi tanggung jawab pasien.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perjanjian antara dokter dan pasien yang dikenal dengan nama perjanjian terapeutik. Terdapat dua unsur penting dalam perjanjian tersebut, yaitu dua pihak yang saling mengikatkan diri (dokter dan pasien), dan adanya kata sepakat. Masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian terapeutik tersebut dan akan mengakibatkan konsekuensi hukum jika tidak dipenuhi.

Penulis :

Rika Rianty

(Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum UGM)

Editor :

Merlin Apul

Hukum Membuka Rekam Medis Presiden

Hukum Membuka Rekam Medis Presiden

Sejak tahun 1999 hingga tahun 2008, berita tentang kesehatan Soeharto, Presiden RI ke-2 menjadi trend. Informasi tersebut salah satunya dapat ditemukan dalam kompas.com dengan judul “Riwayat Kesehatan dan Pengobatan Soeharto Sejak 1999” tertanggal 27 Januari 2008. Isi berita tersebut memuat antara lain: gejala penyakit, penyakit yang diderita, terapi yang dilakukan, lama dirawat, dan tempat dirawatnya Presiden ke-2 RI tersebut. Konten tersebut merupakan isi yang ada di dalam rekam medis seorang pasien dan bersifat rahasia.

Lalu, bagaimana hukum di Indonesia memandang hal ini? Saat ini, rekam medis diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran). Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Pelanggaran terhadap hal tersebut, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 79 huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Saat berita tentang kesehatan Presiden ke-2 RI tersebut booming, Undang-Undang Praktik Kedokteran ini belum ada. Pada saat itu, peraturan yang dapat digunakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis (selanjutnya disebut Permenkes Rekam Medis Tahun 1989). Pasal 12 ayat (1) Permenkes Rekam Medis Tahun 1989 menyatakan bahwa pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan ijin tertulis pasien. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) Permenkes Rekam Medis Tahun 1989 menyatakan bahwa pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis tanpa ijin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Permenkes Rekam Medis Tahun 1989 tersebut, maka rekam medis seorang pasien dapat dibuka kepada publik dengan ijin tertulis dari pasien dan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawatnya atau tanpa ijin pasien yang dilakukan oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, bagaimana jika yang membuka rahasia rekam medis seorang pasien bukanlah orang yang diperbolehkan secara hukum? Misalnya yang dilakukan oleh pasien sendiri, keluarganya, atau pengacaranya.

Sesuai Permenkes Rekam Medis Tahun 1989 tersebut, rekam medis seorang pasien dapat dibuka dengan ijin tertulis dari pasien. Namun, jika yang membuka rekam medis bukan dokter atau dokter gigi atau pimpinan sarana pelayanan kesehatan, maka konsekuensi yang ditimbulkan dari dibukanya rahasia rekam medis tersebut menjadi tanggung jawab pasien sendiri atau pihak yang diberi wewenang oleh pasien. Dengan demikian, dokter atau dokter gigi atau pimpinan sarana pelayanan kesehatan tidak dapat dituntut secara hukum oleh pasien atau pihak yang diberi wewenang oleh pasien jika terjadi sengketa akibat dibukanya rahasia rekam medis tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rekam medis bersifat rahasia dan hanya dokter atau dokter gigi atau pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang diijinkan secara hukum membuka rekam medis tersebut kepada publik. Jika, pasien atau orang yang diberi wewenang oleh pasien yang membuka rekam medis tersebut, maka konsekuensi secara hukum ditanggung oleh pasien atau orang yang diberi wewenang oleh pasien tersebut. Hal ini pun berlaku bagi seorang presiden saat ia menjadi pasien dari seorang dokter atau dokter gigi dan dirawat di sarana pelayanan kesehatan. Segala konsekuensi hukum dari dibukanya rekam medis kepada publik terkait kondisi kesehatan presiden menjadi tanggung jawabnya sendiri atau orang yang diberi kuasa untuk membuka rahasia rekam medisnya.

Penulis : Rika Rianty

Sarjana Kesehatan Masyarakat (saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Hukum Kesehatan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)